Bapenda Kabupaten Bekasi Pasang Stiker Merah ke 61 Reklame Menunggak Pajak
BEKASI — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi menempelkan stiker peringatan berwarna merah pada 61 papan iklan luar ruang di sejumlah kawasan komersial. Langkah tegas ini diambil karena pemilik reklame belum menuntaskan kewajiban membayar pajak.
Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengatakan penertiban tersebut menyasar media luar ruang seperti reklame, billboard, neon box, hingga papan nama yang belum memenuhi ketentuan perpajakan dan perundang-undangan.
"Pemasangan dilakukan sejak Senin (31/8) dan hingga kini belum ada satu pun dari 61 titik tersebut yang menyelesaikan kewajiban. Kami beri 14 hari kepada wajib pajak menindaklanjuti hasil penertiban," ujar Iwan di Cikarang, Minggu.
Menurutnya, penertiban objek pajak yang diduga ilegal ini dilakukan secara berkala guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama masa tenggat waktu dua pekan, Bapenda terus melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Terkini, tercatat dua wajib pajak sedang memproses pendaftaran serta perizinan.
Meski demikian, Bapenda belum dapat menghitung secara pasti total potensi penerimaan yang hilang akibat reklame tersebut karena masih harus berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai rekomendasi izin penyelenggaraan reklame. Iwan menegaskan, pemasangan stiker merah bukanlah tahapan akhir dari penertiban. Pemerintah daerah tetap mengedepankan tahapan prosedural sebelum menjatuhkan sanksi tegas.
"Sebelumnya ditegur, dipanggil. Kalau masih tidak ada, baru ditempel stiker. Diberikan waktu lagi. Kalau tetap tidak ada, nanti akan ditutup," tegasnya.
Sasar Perusahaan Besar hingga Bank Iwan memastikan pengawasan dan penertiban ini berlaku adil bagi seluruh pelaku usaha, tanpa memandang skala bisnis. Sejumlah perbankan hingga perusahaan besar turut menjadi sasaran karena memiliki kewajiban pajak yang sama.
Meski demikian, tidak semua papan nama otomatis menjadi objek pajak reklame. Penentuan kewajiban didasarkan pada jenis, ukuran, lokasi, serta fungsi media yang dipasang. Besaran pajak yang dikenakan pun tidak dipukul rata, melainkan dihitung melalui mekanisme Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan berbagai indeks pendukung.
"Seperti kalau nilai sewanya 25 persen dari NSR. Ada indeks jalan, indeks lokasi, indeks jenis reklame, apakah billboard, baliho, papan nama, atau spanduk. Beda-beda," jelasnya.
Capaian Pajak Lampaui Target Di tengah gencar penertiban yang dilakukan, Bapenda Kabupaten Bekasi mencatat capaian penerimaan pajak daerah telah melampaui 75 persen. Angka tersebut bahkan sudah melewati target yang diproyeksikan tercapai hingga akhir September. Kendati demikian, instansi ini masih menghadapi kendala loss potential atau potensi penerimaan yang belum dapat dipungut, salah satunya akibat aturan perubahan kewenangan reklame di ruas jalan provinsi.
"Ada potensi yang hilang karena jalan provinsi tidak boleh. Itu sudah saya sampaikan juga dengan dewan. Datanya ada, cuma saya lupa jumlah totalnya," pungkas Iwan.